Cara Melaporkan SSP PPN Pemungut

Sepertinya ini merupakan hal sederhana. Tetapi, ternyata tidak semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengerti cara melaporkan Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pemungut. Sebelum membahas cara pelaporan, kita perlu mengenal dulu apakah SSP PPN Pemungut itu.

SSP PPN Pemungut merupakan bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh Pemungut PPN atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak. Pemungut PPN adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi Pemungut PPN. Sekarang ini, Pemungut PPN terdiri dari lima pihak yaitu:

1. Bendahara Pemerintah (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003);
2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010);
3. Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010); 
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 juncto PMK Nomor 136/PMK.03/2012); 
5. Pihak Kontraktor Pertambangan yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN sesuai Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau PKP2B dengan Pemerintah RI.

Mekanisme normal pemungutan PPN adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, mudahnya disebut PKP Penjual, memungut PPN kepada pihak yang menerima atau memperoleh BKP dan/atau JKP, mudahnya disebut PKP Pembeli. Berbeda jika transaksi penyerahan dilakukan kepada Pemungut PPN, maka yang memungut PPN adalah pihak Pemungut PPN, bukan si PKP Penjual. Jadi PKP Pembeli, dalam hal ini Pemungut PPN, melakukan pemungutan PPN atas transaksi perolehan BKP dan/atau JKP dari PKP Penjual. Kita lihat gambar berikut supaya lebih jelas.

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa alur dokumen pada pemungutan PPN normal hanya satu arah, yakni dari PKP Penjual melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP serta memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan PPN. Berbeda dengan Pemungut PPN, alur dokumen menjadi dua arah, yakni PKP Penjual melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP serta menyerahkan Faktur Pajak, tetapi PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN lalu memberikan SSP PPN Pemungut sebagai bukti pungutan pajak.

Mudah-mudahan gambaran Pemungut PPN cukup jelas. Sekarang kita kembali ke topik, bagaimana cara melaporkan SSP PPN Pemungut. Dulu, saat SPT PPN masih dalam format SPT 1195, ada item penyerahan kepada pemungut PPN dan item SSP-nya telah diterima atau belum diterima. Jadi, jika SSP belum diterima, kita tinggal mengisi bagian SSP belum diterima. Kemudian, saat SSP telah diterima maka kita mengisi bagian SSP telah diterima. Jika saat pelaporan SSP belum diterima lalu beberapa bulan kemudian kita menerima SSP-nya, maka kita tinggal melakukan Pembetulan SPT PPN dengan mengubah isian dari “SSP belum diterima” menjadi “SSP telah diterima”.

Lain SPT 1195, lain lagi SPT 1111, tidak ada lagi item SSP telah diterima atau SSP belum diterima. Secara prinsip, PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN tidak dilakukan penghitungan dengan mekanisme Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK-PM), jadi masalah SSP PPN Pemungut tidak akan mempengaruhi penghitungan PPN yang kurang (lebih) bayar.

Lalu, bagaimana cara kita melaporkan SSP PPN Pemungut? Sederhana saja. Di buku petunjuk SPT PPN 1111 (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013) SSP PPN Pemungut dilaporkan sebagai dokumen pendukung lainnya pada Induk SPT 1111 angka 3 (Bagian Isi) angka VI (Kelengkapan SPT). Jadi, tidak diisi di bagian SSP PPN, karena bagian itu diperuntukkan SSP Kurang Bayar. Pada penjelasan contoh huruf b disebutkan: lembar ke-3 SSP yang diterima dari para Pemungut PPN atas penyerahan kepada Pemungut PPN. Selanjutnya, di bagian catatan disebutkan: dokumen pada huruf b wajib dilampirkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN dalam hal SSP telah diterima oleh PKP.

Jadi, saat SSP belum diterima, Penyerahan kepada Pemungut PPN tetap dilaporkan tanpa melampirkan SSP PPN Pemungut. Saat SSP PPN Pemungut diterima, maka PKP dapat melaporkan SSP tersebut di Masa Pajak diterimanya SSP PPN Pemungut pada bagian dokumen lainnya atau melakukan Pembetulan SPT PPN dengan menambahkan kelengkapan berupa dokumen lainnya tersebut. Kedua mekanisme ini dapat digunakan karena tidak diatur secara tegas. Kewajiban PKP Penjual hanya melaporkan SSP PPN Pemungut, karena kewajiban memungutnya ada di pihak Pemungut PPN.

Semoga memberikan pencerahan :).