Skandal Pajak Starbucks di Inggris

Investigasi Reuters mengungkap skandal pajak Starbucks di Inggris. Kasus ini memicu kampanye untuk tidak lagi minum kopi di kedai Starbucks dan beralih ke gerai kopi lokal. JP Morgan terkena kasus pajak di Inggris. Perusahaan multinasional ditengarai kian lihai mengakali pajak. Negara sering kalah.

Sebulan belakangan ini, keberadaan Starbucks di Inggris mendapat sorotan tajam. Sejumlah kedai kopi milik perusahaan kopi multinasional asal Amerika Serikat itu didemo para aktivis. Sebab Starbucks ketahuan tidak membayar pajak selama tiga tahun, meski terus mengeruk keuntungan.

Kasus yang membuat publik Inggris, termasuk para anggota parlemen, mencak-mencak itu bermula pada Oktober lalu. Ketika itu, kantor berita Reuters menurunkan laporan investigasi yang mengungkapkan, banyak kontradiksi antara laporan petinggi Starbucks kepada otoritas pajak Inggris dan kepada investornya di Amerika Serikat. Starbucks kebetulan terdaftar di Bursa Nasdaq.

Laporan kepada petugas pajak Inggris, Starbucks mengklaim bisnis mereka di Inggris rugi gila-gilaan. Pada 2008, misalnya, mereka mengaku rugi sampai 26 juta poundsterling, lalu kembali rugi 52 juta poundsterling pada 2009, dan rugi lagi sampai 34 juta poundsterling pada 2010. Total selama tiga tahun itu, kerugian yang dilaporkan Starbucks mencapai 112 juta poundsterling atau setara dengan Rp 1,7 trilyun.

Klaim merugi itu hanya akal-akalan Starbucks. Reuters mewawancarai sampai 46 investor Starbucks di Amerika Serikat serta para analis saham, dan mendapati bahwa bisnis Starbucks di Inggris justru untung besar. Selama tiga tahun (2008-20100), Starbucks ternyata melaporkan penjualan sampai Rp 1,2 milyar poundsterling kepada para investornya atau setara dengan Rp 18 trilyun.

Bahkan Chief Financial Officer (CFO) Starbucks ketika itu, Peter Bocian, terungkap pernah menjelaskan bahwa keuntungan dari bisnis di Inggris begitu massif, sampai dananya dipakai untuk membiayai ekspansi Starbucks di negara lain.

Bagaimana caranya hingga Starbucks bisa memanipulasi data pajak segede itu? Modusnya memang tidak gampang. Menurut Reuters, untuk bisa terus mengaku rugi, Starbucks harus bisa secara legal memindahkan keuntungan ke luar negeri. Caranya, antara lain, dengan offshore licensing. Ini taktik yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Starbucks Inggris, misalnya, ternyata tidak memiliki hak kekayaan intelektual atas desain, resep, atau logo Starbucks. Hak kekayaan intelektual itu dipegang sebuah perusahaan asal Belanda bernama Stabucks Coffee EMEA BV.

Karena itu, tiap tahun Starbucks Inggris mentransfer keuntungan ke Belanda atas nama "biaya lisensi". Oleh Starbucks Coffee EMEA BV, pemasukan dari Inggris itu dikategorikan sebagai "royalti", yang dikenai pajak sangat kecil berdasarkan peraturan pajak Belanda. Lucunya, seperti diungkap Reuters, bos Starbucks Coffee EMEA BV justru berkantor di Inggris.

Offshore licensing bukan satu-satunya taktik. Masih ada taktik lain yang digunakan Starbucks Inggris untuk membuat mereka terlihat rugi. Taktik kedua ini berkaitan dengan pembelian biji kopi. Dari mana Starbucks Inggris membeli biji kopi?

Menurut penjelasan mereka, Starbucks Inggris membeli biji kopi dari sebuah unit Starbucks lain yang berkantor di Swiss. Karena itu, tiap tahun mereka mentransfer banyak uang ke cabang Swiss untuk "biaya pembelian". Oleh unit Starbucks Swiss, uang itu dikategorikan sebagai "penjualan komoditas", yang berdasarkan peraturan pajak Swiss hanya dikenai pajak 2%.

Namun dua taktik itu belum cukup. Taktik terakhir yang membuat Starbucks Inggris benar-benar terlihat rugi (bahkan seperti hampir bangkrut) adalah utang antarcabang. Ini taktik yang secara hukum sangat sulit dibuktikan kebenarannya. Tapi taktik ini efektif untuk membuat sebuah perusahaan terlihat hampir bangkrut.

Dalam kasus Starbucks, ternyata Starbucks Inggris dibiayai sepenuhnya dari utang cabang lain. Padahal, Starbucks mengoperasikan hampir 800 gerai di seluruh Inggris. Selain itu, berbeda dari bisnis kebanyakan, Starbucks tidak diwaralabakan.

Starbucks Inggris berada dibawah kendali kantor regional Starbucks di Belanda. Karena itu, utang Starbucks Inggris pun jadi sangat massif. Belum lagi, menurut Reuters, bunga yang dibebankan untuk pembayaran cicilan utang itu relatif tinggi. Oleh sebab itu, akuntansi Starbucks Inggris selalu rugi.

Memang banyak spekulasi bahwa utang itu hanya akal-akalan. Sebab utang antarcabang, membeli biji kopi dari Swiss, lalu membayar biaya lisensi ke Belanda bermuara ke satu hal: larinya uang hasil penjualan dari Inggris ke luar negeri.

***

Liputan Reuters tentang Starbucks pun segera disambar parlemen Inggris. Apalagi, pada saat hampir bersamaan, dua perusahaan multinasional lain, yakni Google dan Amazon, terungkap melakukan praktek serupa. Kecurangan Google untuk menghindari pajak diungkap kantor berita Bloomberg, November lalu. Seperti Starbucks, Google juga ketahuan melarikan uang dari keuntungan iklan mereka di Inggris (Google.co.uk).

Taktiknya pun lebih-kurang mirip. Google.co.uk ternyata anak perusahaan (subsidiary) yang menginduk ke cabang regional di Irlandia. Karena itu, keuntungan dari Google.co.uk ditransfer ke Irlandia. Tapi cabang Google di Irlandia ternyata berstatus anak perusahaan pula, yang kemudian mentransfer lagi keuntungan itu ke perusahaan lain di Belanda. Dari Belanda (yang juga berstatus anak perusahaan), uang itu ditransfer lagi ke sebuah perusahaan induk di kawasan Bermuda.

Di Bermuda --yang tidak memiliki peraturan pajak korporasi-- inilah uang keuntungan dari Google.co.uk terkumpul. Menurut penelusuran Bloomberg, dari Google.co.uk, uang hasil iklan di Inggris itu melewati setidaknya tiga rekening perusahaan anak (subsidiary) sebelum akhirnya sampai ke Bermuda.

Tidak mengherankan jika Google dikecam. Apalagi, perusahaan mesin pencari ini dengan percaya diri menjadikan tag "Don't be evil" (Jangan jahat) sebagai moto perusahaan. Sedangkan kasus pajak Amazon diungkap koran The Guardian, April lalu. Situs penjual buku online ini justru berbuat lebih jauh. Tidak lagi menggunakan taktik subsidiary, Amazon memindahkan kepemilikan saham Amazon.co.uk ke perusahaan induk bernama Amazon SARL, yang berlokasi di Luksemburg.

Status Amazon.co.uk jadinya hanya sebagai "divisi gudang", dengan kantor utama di Luksemburg. "Jadi, kalau Anda membeli buku dari Amazon.co.uk, berarti secara hukum Anda bertransaksi dengan sebuah perusahaan Luksemburg," kata Heather Self, pakar hukum pajak dari firma hukum Pinsent Masons, seperti dilansir BBC.

Padahal, buku-buku yang dibeli lewat Amazon.co.uk secara fisik berada di Inggris. Tapi, karena pengaturan itu, Amazon.co.uk hanya berstatus "lokasi gudang". Dengan taktik ini, Amazon bisa meraup keuntungan sampai 396 juta poundsterling (setara dengan Rp 6 trilyun), tapi membayar pajak di Inggris hanya 6 juta pound (setara dengan Rp 93 milyar), yang berarti hanya 1,5% dari keuntungan mereka.

***

Pertengahan November lalu, tiga petinggi perusahaan itu dipanggil ke parlemen Inggris untuk "diinterogasi". Dengar pendapat yang dipimpin Margaret Hodge, anggota parlemen yang mengetuai Komite Pelayanan Publik (PAC), itu mengungkap banyak hal lucu sekaligus ironi mengenai taktik penghindaran pajak korporat besar.

CFO Starbucks sekarang, Troy Alstead, misalnya, mengaku bahwa biji kopi yang dibeli Starbucks Inggris dari unit mereka di Swiss sebenarnya tidak pernah menyentuh tanah Swiss. Biji kopi itu dibeli dari berbagai negara, kemudian langsung diangkut ke Inggris. Cuma, pemilik biji kopi itu secara hukum merupakan perusahaan Swiss.

Sedangkan Andrew Cecil, Direktur Publik Amazon.co.uk, hanya bisa tergagap. Hodge --yang beberapa kali membeli buku di Amazon.co.uk-- bertanya, "Kapan buku yang saya beli pernah mampir ke Luksemburg?" Bahkan, dalam dengar pendapat yang disiarkan BBC itu, sejumlah anggota parlemen sempat marah ketika Cecil mengaku tidak tahu siapa yang memegang saham di Amazon SARL Luksemburg. Padahal, ke rekening perusahaan itulah duit para pembeli buku di Inggris mengalir.

Namun perlu ditegaskan, berbagai modus penghindaran pajak yang dilakukan tiga korporasi multinasional itu tidak berarti melanggar hukum. Sebab mereka hanya mengeksploitasi celah peraturan yang ada. Untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran, dibutuhkan penyelidikan --sekaligus pembuktian-- yang lebih rumit.

Sayangnya, justru di situlah masalahnya. Menurut The Guardian, penghindaran pajak biasanya praktek yang dilakukan secara hati-hati dan dibuat agar tidak melanggar hukum positif yang berlaku. Prinsipnya adalah mengeksploitasi kelemahan sistem, bukan melanggar.

Hodge juga menyadari hal itu. Karena itu, dalam interogasinya terhadap tiga petinggi korporasi multinasional itu, sejak awal dia menegaskan, "Kami tidak menuduh Anda melanggar hukum. Tapi kami menuduh Anda telah berbuat amoral," katanya.

***

Seharusnya pajak sebuah perusahaan memang dikeluarkan di wilayah tempat terjadinya aktivitas ekonomi tersebut. Baik Starbucks, Amazon.co.uk, maupun Google.co.uk sama-sama meraup banyak uang dari aktivitas ekonomi mereka di Inggris. Karena itu, pajak mereka pun harus dibayar di Inggris.

Tapi logika ini, sayangnya, seringkali tidak berlaku bagi korporasi multinasional yang beroperasi di banyak negara. Sumber daya yang dimiliki para korporat itu membuat mereka memindahkan uang antarnegara dengan mudah.

Setelah kasus ini merebak, Starbucks yang gerainya beberapa kali didemo para aktivis akhirnya berjanji akan membayar pajak lebih besar. Apalagi, pengungkapan kasus ini membuat citra Strabucks Inggris jadi buruk dan mendorong dimulainya kampanye oleh para aktivis untuk tidak lagi minum kopi di gerai Starbucks --dan beralih ke gerai kopi lokal.

Tekanan ini pula yang membuat Starbucks Inggris, awal pekan lalu, akhirnya membuat pengumuman penting. Mereka berjanji membayar pajak 20 juta poundsterling atau setara dengan Rp 30 milyar dalam kurun waktu dua tahun. Jumlah yang menurut Financial Times lebih-kurang setara dengan pendapatan mereka di Inggris selama satu bulan.

Tapi kesediaan Starbucks Inggris membayar pajak sampai 20 juta poundsterling itu justru dianggap sebagai penghinaan. Sebab besaran pajak seharusnya dihitung berdasarkan kewajiban dan peraturan yang pasti, bukan berdasarkan kesukarelaan si wajib pajak.

Berjanji membayar pajak sampai 20 juta poundsterling, Starbucks sama saja menunjukkan betapa lemahnya aturan perpajakan Inggris hingga mereka sendiri yang harus menentukan berapa jumlah pajak yang ideal. "Pembayaran dan penetapan angka secara sukarela itu sama saja menghina sistem perpajakan Inggris," kata Conor Delaney, pakar hukum pajak dari firma Milestone International Tax Partners, seperti dilansir The Guardian.

Pihak yang paling terpukul, sekaligus paling banyak dikecam, dari praktek penghindaran pajak ini sebenarnya bukan tiga korporasi besar itu, melainkan Ditjen Pajak Inggris. Sebab merekalah yang bertanggung jawab memastikan eksploitasi semacam itu tidak terjadi. Sayangnya, kasus ini menunjukkan bahwa berhadapan dengan trik korporasi multinasional, negara seringkali kalah. (Basfin Siregar/dari berbagai sumber)

-------------------------

Starbucks Inggris

Beroperasi di Inggris sejak 1998. Memiliki hampir 800 gerai. Mengaku rugi tiga tahun berturut-turut (2008, 2009, 2010). Penjualan pada 2011 mencapai 398 juta poundsterling. Tidak membayar pajak korporasi pada 2011. Selama 14 tahun beroperasi di Inggris, total pajak yang dibayar hanya 8,6 juta poundsterling.

Amazon.co.uk

Penjualan di Inggris mencapai 3,35 milyar poundsterling pada 2011. Hanya membayar pajak 1,8 juta poundsterling pada 2011 (setara 1,5%). Secara hukum, berdomisili di Luksemburg.

Google.co.uk

Pendapatan mencapai 398 juta poundsterling pada 2011. Hanya membayar pajak 6 juta poundsterling. Uangnya dipindahkan ke tiga perusahaan dan berakhir di Bermuda. Sumber: PAC (www. publication.parliament.uk)

================

Trik JP Morgan Menghindari Pajak

Tidak cuma keuntungan perusahaan yang bisa dimainkan untuk menghindari pajak. Bonus karyawan pun bisa. Begitulah yang dilakukan firma investasi JP Morgan Chase & Co lewat kantor cabang mereka di Inggris.

Modus yang ditempuh firma investasi asal Amerika Serikat ini terbilang canggih. Bonus karyawan JP Morgan di Inggris ternyata dibayar oleh trust fund karyawan yang berbasis di New Jersey, Amerika Serikat, yakni JP Morgan Jersey Trust. Hal ini membuat JP Morgan Inggris tidak perlu membayar kewajiban asuransi karyawan. Selain itu, karyawan tidak diharuskan membayar pajak penghasilan.

Secara hukum, mentransfer bonus dari New Jersey kepada karyawan mereka di Inggris memang akan memicu ketentuan pajak. Tapi ada celah yang bisa dimainkan. Menurut Financial Times, karyawan bisa mengajukan "pinjaman lunak tanpa bunga" ke trust fund tersebut.

Karena itu, meski terjadi aliran dana dari JP Morgan Jersey Trust kepada karyawan mereka di Inggris, opsi pajak penghasilan tidak berlaku. Sebab yang dikenai pajak adalah "bonus", sedangkan "pinjaman" tidak.

Tapi praktek ini terus diselidiki otoritas pajak Inggris. Sebab, bila karyawan mengajukan "pinjaman" sesuai dengan besaran bonus yang mereka terima, lalu dibayar dengan cara mendebet nilai bonus di pembukuan, maka secara riil telah terjadi pembayaran bonus, meski di atas kertas yang terjadi adalah pembayaran "pinjaman".

Awal pekan lalu, setelah terus diselidiki, JP Morgan akhirnya sepakat untuk membayar sampai 500 juta poundsterling atau setara dengan Rp 7,7 trilyun pajak atas trust fund tersebut. Sebanyak 2.000 karyawan (atau mantan karyawan) yang pernah menggunakan jasa trust fund itu pun dimintai iuran. Sebab merekalah yang seharusnya menanggung pajak penghasilan dari dana "pinjaman" tadi. Kasus ini lagi-lagi menunjukkan betapa banyaknya celah untuk menghindari pajak.

Gatra